|
Departemen Dalam Negeri akan menyelesaikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru pada Maret 2010. Ada 205 daerah otonom baru (7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota) yang akan dievaluasi oleh Depdagri. |
|
Selanjutnya...
|
|
|
Oleh Rosihan Anwar Dua hal saya sampaikan dalam pertemuan dialog Presiden dan para pemimpin media di Istana Negara, Minggu (22/11) malam, yaitu pola pikir legalistik formal yuridis dan sikap mengambang. Sejak kasus ”cicak lawan buaya” menjadi isu nasional, amat jelas, kita telah disandera pikiran legalistik. Kita menjadi tawanan legalistic mind. Sikap dan tindakan kita dipengaruhi secara kaku dan berlebihan. |
|
Selanjutnya...
|
|
Oleh Saldi Isra Secara implisit, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan isyarat untuk menutup skandal proses hukum atas Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Isyarat semacam itu pula yang membuat nasib Bibit-Chandra tidak jelas. Padahal, salah satu masalah penting yang ditunggu publik dari pernyataan Presiden adalah kejelasan penyelesaian kasus yang dialami dua wakil ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. |
|
Selanjutnya...
|
|
Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution menyatakan, pengakuan Wiliardi Wizard tentang rekayasa berita acara pemeriksaan untuk menjerat Antasari Azhar dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen semakin memperkuat dugaan tentang skenario penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi meskipun ia tak menyamakan kedua kasus tersebut. |
|
Selanjutnya...
|
|
Oleh Wawan Mas’udi Situasi kacau kelembagaan negara akibat perseteruan ”buaya lawan cicak” secara cerdik sedang dimanfaatkan oleh istana. Hingga kini istana tidak memiliki posisi tegas dan jelas. Bahkan, dari rangkaian peristiwa seminggu terakhir, istana cenderung menjalankan strategi beragam dan kontradiktif. Ibarat main catur, hingga kini langkah-langkah politik istana dalam menyikapi konflik antarlembaga negara itu tidaklah mudah dibaca arahnya dan berpihak ke mana. |
|
Selanjutnya...
|
|
Perkembangan demokrasi lokal pascapelaksanaan pemilu kepala daerah secara langsung cukup negatif. Budaya demokrasi yang terbentuk tidak mencerminkan demokrasi universal, seperti budaya konsensus, toleransi, dan penghormatan terhadap hukum. |
|
Selanjutnya...
|
|
|
|
|
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
|
|
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL |