Press "Enter" to skip to content

Anggaran Pendidikan 20 Persen Dipenuhi

Pemerintah pada tahun anggaran 2009 akhirnya memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta semua anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Pembukaan Masa Sidang DPR 2008-2009 itu dipimpin Ketua DPR Agung Laksono dan dihadiri anggota DPR beserta undangan.

”Tahun anggaran 2009 pemerintah bertekad untuk memenuhi amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen meskipun kondisi anggaran yang masih sangat terbatas. Dalam rangka memenuhi keputusan MK tanggal 13 Agustus 2008, tentang alokasi dana pendidikan yang harus kita hormati, maka postur RAPBN 2009 dilakukan perubahan dan pemutakhiran,” ujar Presiden.

Anggota DPR telah menerima lampiran Nota Keuangan 2009, tetapi nota keuangan itu disusun berdasarkan harga minyak yang belum dimutakhirkan.

”Dalam dokumen tambahan Nota Keuangan yang disampaikan hari ini dilakukan perubahan asumsi harga minyak sesuai penurunan harga minyak dunia terakhir. Dengan perubahan asumsi itu, anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik juga mengalami penurunan sehingga akhirnya, alhamdulillah, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat dipenuhi meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp 20 triliun atau menjadi 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB),” jelasnya.

Menurut Presiden, anggaran pendidikan telah meningkat hampir dua kali lipat, dari sebelumnya Rp 78,5 triliun dua tahun lalu, saat ini menjadi Rp 154,2 triliun pada 2008. Tambahan anggaran pendidikan yang dialokasikan pada tahun depan tercatat sebesar Rp 46,1 triliun.

Dalam penghitungan Kompas, jika 20 persen dari total belanja negara tahun depan sebesar Rp 1.122,2 triliun atau sebesar Rp 178,9 triliun, maka dengan penambahan Rp 46,1 triliun menjadi Rp 224 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikonfirmasi semalam, membenarkan bahwa alokasi anggaran pendidikan tahun depan sebesar Rp 224 triliun.

Jumlah itu termasuk alokasi di Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan dana alokasi umum (DAU) pendidikan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta dana alokasi khusus (DAK) pendidikan, dana bagi hasil (DBH) pendidikan serta dana otonomi khusus (otsus) pendidikan.

Rehabilitasi sekolah

Presiden menjelaskan, kenaikan anggaran pendidikan akan digunakan untuk merehabilitasi gedung sekolah dan membangun puluhan ribu kelas dan ribuan sekolah baru.

Selain itu, tambah Presiden, juga akan digunakan untuk perbaikan kesejahteraan dan kualitas kompetensi guru, antara lain dengan menaikkan penghasilan mereka. Pada tahun 2004 penghasilan yang diterima guru golongan terendah masih Rp 842,6 ribu per bulan, pada tahun 2008 telah mencapai Rp1,854 juta, atau naik lebih dari dua kali lipat.

Pro dan kontra

Ketua F-Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers kemarin menyatakan, fraksi PG sangat puas dengan performa Presiden. F-PG juga bertekad akan mengawal RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diusulkan Presiden, seperti memenuhi anggaran pendidikan 20 persen. Menurut Priyo, kegalauan Partai Golkar hari ini hilang.

Namun, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo menilai pidato Yudhoyono lebih sebagai pidato politik karena ada pembelaan diri, penuh retorika, dan berisikan data-data ”asal bapak senang”.

Soal data penurunan angka pengangguran, misalnya, berdasarkan informasi yang dia peroleh dari orang Biro Pusat Statistik, data itu dicapai karena dalam pendataan mengejar orang-orang yang bekerja di sektor informal yang selama ini tidak banyak disentuh. ”Sehingga persentase yang bekerja menjadi tinggi,” ujarnya.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie juga menilai pidato Yudhoyono lebih sebagai kampanye untuk menghadapi Pemilu 2009. ”Ini dijadikan momentum untuk hadapi 2009. Tapi, itu sah-sah saja,” paparnya.

Sementara Ketua Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Emir Moeis menilai, pernyataan presiden bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, sebagai pernyataan yang terburu-buru.

Wapres Jusuf Kalla menyatakan anggaran pendidikan 20 persen di antaranya diambil dari utang berupa penerbitan surat utang negara (SUN) dan obligasi syariah yang disebut SUKUK. ”Apa boleh buat,” ujar Wapres (HAR/SUT)

sumber : kompas