Press "Enter" to skip to content

BLT Harus Berkelanjutan, Bisa Berupa Bantuan Modal

Program kompensasi BBM dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) maupun program penguatan ekonomi rakyat, sah-sah saja dilakukan pemerintah. Namun, hal itu lebih bersifat untuk penanganan jangka pendek. BLT sebaiknya digunakan untuk program-program yang berkelanjutan seperti memperkuat program yang sudah berjalan.

“Lebih baik yang dilakukan saat ini adalah bagaimana memperkuat program-program yang sudah ada, seperti memperkuat infrastruktur perdesaan, dsb.,” ujar Guru Besar FE Unpad Prof. Armida Alisjahbana ketika dihubungi “PR” di Bandung, Minggu (18/5).

Ia mengakui, seperti di beberapa negara lain misalnya, program padat karya ini memang untuk penciptaan lapangan kerja yang sifatnya sementara. Meski begitu, program itu tetap diarahkan agar bisa terus berkelanjutan di tengah penurunan daya beli masyarakat.

“Kata kuncinya, harus bisa berkelanjutan. Dukungan padat karya ini bisa berbentuk bantuan modal atau bantuan lain, baik kepada pelaku usaha yang sudah ada maupun baru, termasuk bagi para pelaku usaha informal,” tuturnya.

Terkait program kompensasi BBM, Armida mengungkapkan, penghematan subsidi BBM tersebut lebih baik ditujukan untuk lebih memperkuat program ketahanan energi dan pangan jika dibandingkan dengan program BLT yang sifatnya konsumtif. “Inti persoalannya kan sebenarnya disitu. Kalau ketahanan pangan, bagaimana produk pangan kita bisa terus ditingkatkan, di tengah banyaknya produk pangan impor selama ini,” ujarnya.

Renegosiasi

Sementara itu, pengamat ekonomi, Acuviarta berpendapat, pemerintah perlu segera melakukan renegosiasi terhadap utang luar negeri (LN) termasuk meminta penjadwalan ulang utang terkait tekanan meningkatnya pengeluaran tak terduga APBN 2008.

“Komunikasi lebih aktif ke arah itu tampaknya perlu dibangun pemerintah dengan Bank Dunia, ADB, dan Pemerintah Jepang sebagai kontributor utama pinjaman luar negeri Indonesia, termasuk dengan swasta asing pemberi pinjaman kepada pelaku ekonomi swasta,” ujar Acuviarta.

Ia menilai, langkah strategis yang dapat dilakukan saat ini adalah mengoptimalkan dulu sumber pinjaman dalam negeri. Selain itu, setiap sen dari APBN juga harus dilakukan penghematan optimal, termasuk penjadwalan ulang utang LN. Tingginya posisi utang luar negeri, baik itu utang pemerintah dan swasta menuntut adanya manajemen pengelolaan pinjaman yang lebih baik.

Dalam jangka menengah, menurut Acuviarta, tingginya utang LN juga berpotensi menggerus cadangan devisa dan membuat fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar AS menjadi di luar kendali. “Meski masih diperdebatkan, salah satu penyebab krisis yang melanda ekonomi nasional tahun 1998 lalu diduga kuat akibat tingginya beban utang luar negeri, terutama terkait tingginya pembayaran bunga dan cicilan pokok jatuh tempo,” katanya. (A-68)***

sumber : Pikiran Rakyat