Press "Enter" to skip to content

BPK Harus Audit BLT

Bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin sebaiknya dialihkan untuk membuka lapanngan kerja. BLT mendidik orang bermental miskin dan akan membuat orang yang tidak miskin mengaku miskin untuk mendapatkan BLT.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis dalam Dialog Interaktif Kenaikan Harga BBM dan Efektivitas BLT di Gedung DPD RI, Jumat (16/5). “Data orang miskin di Indonesia harus valid. Bila masih menggunakan data 2005, itu sudah out of date,” ujar Harry.

Sementara itu guru besar ITB, Prof Dr Didin S Damanhuri mengatakan, BLT adalah zat adiktif yang tidak banyak gunanya. “Sebaiknya dijadikan proyek padat karya di pedesaan untuk menggerakkan ekonomi nasional,” ujar Didin.

Harry menambahkan BLT adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Jadi, pelaksanaannya pun harus terbuka dan jelas. “Kita semua berharap BLT tepat sasaran, khususnya di masyarakat di bawah garis kemiskinan. BPK juga harus mau mengaudit,” ujar Harry.(C5-08)

sumber : kompas