Press "Enter" to skip to content

Cerita Bantuan Langsung Tunai Kembali Terulang

Meskipun terus dikritik, pemerintah pusat tetap akan mengucurkan bantuan tunai langsung atau BLT sebagai bagian dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak, seperti dua tahun lalu. Orang kembali diingatkan akan antrean panjang di kantor pos dan kecemburuan antartetangga penerima BLT dan bukan penerima, berikut ancaman warga kepada petugas.

Kecemburuan itu di antaranya dirasakan Yanti Lubis (34), warga Gg Bidan, Medan, ibu rumah tangga yang bersuamikan sopir. ”Kalau yang dapat yang benar-benar miskin di bawah kami, ya tidak cemburu,” kata Yanti. Namun, dia banyak menemukan tetangganya yang jauh lebih mampu mendapatkan bantuan. Ini menimbulkan kerawanan sosial.

Si pendata rumah tangga miskin pun tak kalah kebingungan. Kepala Seksi Statistik Kesra Badan Pusat Statistik Sumut Aulia Mufridah mengatakan, saat mendata rumah tangga miskin tahun 2005, dirinya sempat dimaki-maki warga. ”Tekanan masyarakat sering membuat petugas memasukkan keluarga yang sebenarnya tidak berhak, sementara masyarakat tidak tahu kriteria yang ditetapkan BPS,” tutur Aulia.

Secara pribadi, Aulia mengaku gamang untuk mendata rumah tangga miskin jilid II. ”Apalagi jika petugasnya perempuan, ini rentan dengan kekerasan,” ujar Aulia.

Menurut Aulia, mantri statistik di Belawan juga merasa takut mendata rumah tangga miskin. Dua tahun lalu, rumah si mantri bahkan sampai digedor-gedor warga dan dibawakan golok. Si Mantri takut kejadian serupa terulang mengingat jumlah penerima BLT di Belawan hingga 13.000 rumah tangga.

Sudah digedor-gedor ternyata pendataan masih luput. Keluarga S Marbun (27) dan Sorta Pandiangan (21), yang bekerja sebagai penambal ban di kawasan stasiun KA Medan, misalnya.

Keluarga dengan dua anak itu tinggal di Jalan Cendrawasih I Ujung, di pinggir rel kereta api Medan Mandala. Mereka tinggal bersama orangtua di rumah papan dan mempunyai dapur sendiri. ”Namun, kami tidak terdaftar sebagai penerima BLT, orangtua kami juga tidak,” kata Marbun.

Kalau sedang beruntung, Marbun mengaku mendapat penghasilan Rp 400.000 sebulan dari menambal ban. ”Kalau apes, sebulan tak dapat apa-apa,” kata Marbun. Namun, hidup dengan Rp 400.000 untuk dua anak balita jelas sangat pas-pasan.

Pendataan Sosial Ekonomi terakhir terjadi tahun 2005 yang menghasilkan angka 944.972 rumah tangga miskin penerima BLT di Sumut. Rumah tangga itu terdiri atas rumah tangga miskin, sangat miskin, dan mendekati miskin yang diukur dengan 14 kriteria.

Pendataan yang dilakukan kepling biasanya banyak yang meleset. ”Saudara-saudara kepling dimasukkan,” tutur Yanti.

Sementara data yang dikeluarkan Kantor Pos Sumut menunjukkan jumlah kartu BLT yang dikeluarkan di Sumut tahun 2005-2006 sebanyak 3.756.703 kartu (empat kali pemberian), sedangkan di NAD 1.953.161 yang didistribusikan pada 280 kantor pos di Sumut dan NAD.

”Berapa yang akan kami distribusikan tahun ini masih menunggu data dari BPS,” kata Sekretaris Wilayah PT Pos Sumut-NAD Roedhy Khadir. (WSI)