Press "Enter" to skip to content

Fraksi dan Bupati dari PDIP Tolak BLT

Seluruh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah bersama seluruh bupati di Jateng yang berasal dari PDI Perjuangan, menolak pendistribusian bantuan langsung tunai atau BLT yang akan dilaksanakan pada 23 Mei mendatang.

Penolakan itu, menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jateng, Murdoko yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Jateng ini sudah disampaikan secara tertulis kepada pemerintah pusat beberapa hari lalu.

“Dengan mendengar aspirasi masyarakat Jateng sendiri, salah satunya lewat unjuk rasa yang hampir setiap hari digelar di DPRD Jateng, ternyata pendistribusian BLT ini selalu menimbulkan masalah. Dampak dari BLT itu sendiri juga tak terlalu memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat miskin,” kata Murdoko di sela-sela kunjungan Ketua DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kabupaten Cilacap, Jumat (16/5).

Murdoko mengharapkan agar pemerintah pusat dapat memberikan ruang berdiskusi lebih dulu kepada setiap pejabat maupun anggota dewan di daerah, sebelum BLT itu dicairkan pada 23 Mei mendatang. “Pejabat dan anggota dewan di daerah ini kan yang mengetahui kondisi ril masyarakat. Sebaiknya, pemerintah pusat juga ikut mendengarkan kami,” tuturnya.

Menurut Murdoko, dengan uang Rp 100.000 per bulan yang diberikan dari BLT, tetap saja keluarga miskin tak cukup membiayai kehidupannya. “Hal ini karena, harga-harga kebutuhan pokok pun ikut naik mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah BLT cair,” lanjutnya.

Belum lagi pendistribusian BLT yang kerap kali salah sasaran, menyebabkan timbulnya konflik di kalangan masyarakat. “Ditambah lagi dengan konflik seperti ini, kehidupan keluarga miskin akan menjadi semakin berat,” ujar Murdoko.

Kalau pun pemerintah pusat tetap ingin mengucurkan dana BLT, lanjutnya, sebaiknya pemerintah mengucurkannya untuk pembangunan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Berikanlah dana itu kepada masyarakat desa, dan biarkan dana dikelola oleh masyarakat itu sendiri untuk pembangunan desa,” ucapnya.

Menurutnya, dana itu bisa digunakan untuk membangun danau buatan sebagai penampung air untuk memasok kebutuhan pengairan sawah masyarakat desa. “Dengan penggunaan dana yang dikelola secara kolektif seperti ini, kami pikir akan lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kalau dana BLT itu dibagikan kepada per orangan, tetap tak akan cukup untuk membiayai kehidupan keluarga miskin yang umumnya tinggal di pedesaan,” kata Murdoko.

sumber : kompas