Press "Enter" to skip to content

Golkar dan Konvensi Calon Presiden

Oleh Bernard Simamora

Dalam pemilu 5 April 2004, Partai Golkar yang meraih posisi pertama (jika konsisten sampai penghitungan terakhir) memang tidak harus disebut come back ke panggung kekuasaan, karena memang tidak pernah pergi, sekalipun Soeharto lengser dan Habibie tak terpilih lagi jadi presiden tahun 1999. Partai Golkar bukan come back tetapi merebut kembali hegemoni. Bahkan ketika Gur Dur dan Megawati masing-masing jadi presiden, Golkar dengan baju baru, paradigma baru, muka-muka baru di jajaran petingginya, tiada lain tetap adalah Golkar yang dulu, yang adalah keendraan politik high power, yang tetap powerfull hampir disegala bidang dan tingkat kekuasaan dan sudah mengakar, kalau tidak disebut mendarah-daging.

Sebagai mesin politik berpengalaman lebih dari 30 tahun, memang sejak awal kemampuan Golkar untuk men-take over segala sesuatunya dari PDI-P atau partai berkuasa yang mana pun tidak diragukan. Dengan penuh strategi yang full calculated, dan smart to playing in outer line of law, partai politik lain bisa apa? Belum lagi pada kenyataannya bahwa hampir semua undang-undang politik dan yang berkaitan dengan kebijakan publik yang berlaku saat ini di negeri ini, dibuat-dibidani-dimaintenance dan dijustifikasi sedemikian oleh Golkar juga.

Pertama-tama perlu disinggung Sistem konvensi calon presiden partai Golkar. Bukankah sistem konvensi capres Golkar merupakan salah satu strategi yang amat rapih dan penuh perhitungan. Setiap peserta konvensi (terlepas dari kesadaran penuh ybs atau tidak) sebetulnya ditunggangi sebagai “capres for sale” untuk meraih pemilih pada putaran pertama 5 April 2004. Pada pemilu babak berikutnya pemenang konvensi akan melenggang jadi capres dan sisanya menjadi “capres not for sale”. Apa saja yang ingin dicapai sehingga pemenang konvensi dicari baru pada 20 April 2004, mengapa tidak sebelum pemilu 5 april 2004?

Dalam konvensi telah diatur sangat rapih agar Akbar Tanjung capres for sale untuk segmen-x, dengan popularitas diangkat melalui pembebasannya pada perkara kasasi di Mahkamah Agung. Sedangkan Surya Paloh capres for sale untuk segmen-y, dengan mesin publisisitas eksklusif media massa miliknya sendiri; Metro TV dan Media Indonesia. Disisi lain, untuk meraih segmen Indonesia timur dan pihak-pihak yang dibela/dibantu/diuntungkan melalui program-program Kementerian Kesra kabinet Gotong Royong, Jusuf Kalla juga dimunculkan sebagai capres for sale. Aburizal Bakri dimunculkan untuk meraih segmen lainnya, sebutlah kaum profesional, kalangan terdidik, entrepreneur, dsb. Selanjutnya Prabowo Subianto dan ada Wiranto, yang dua-duanya adalah jenderal, digunakan untuk membuka diari lama Golkar tentang jalur A dalam pilar ABG-nya (ABRI, Brokrasi dan Golkar) dalam tubuh Golkar. Strategi elegan! Jusuf Kalla sendiri kemarin mundur dari konvensi, apakah “habis manis sepah dibuang” atau “setelah Golkar jadi peringkat satu pemilu Jusuf buang diri”, atau strategi apa lagi?

Selain itu sistem konvensi calon presiden yang kelihatannya hanya suatu program kerja internal Golkar, sebetulnya lebih bertendensi sebagai komunikasi politik yang sinambung, jauh melampaui intensitas komunikasi politik parpol lainnya. Bukankah seluruh intrik di kalangan internal Golkar dalam keranga konvensi capres, pesan dan materi kampanye, polemik Akbar-Paloh, kunjungan peserta konvensi yang bergiliran ke daerah, iklah diri Prabowo di televisi, dan pro-kontra bebasnya Akbar dari jerat hukum pada proses kasasi, dan lain sebagainya, keseluruhannya merupakan “faslitas khusus yang hanya ada buat Partai Golkar” yang didesain Golkar untuk dilihat masyarakat awam sebagai kemaslahatan, tetapi sebetulnya adalah as a part of grand stategy Golkar.

Penggusuran oleh Pemda DKI, kenaikan tarif listrik dan telepon, kelangkaan minyak tanah, dan segala macam yang bisa menurunkan citra pemerintahan sekarang bukankah berlangsung dalam momen-momen yang relevan untuk mengimplementasikan strategi persuasi bagi konstituen awam?. Golkar sangat memahami persoalan-persoalan ini serta bagaimana mengambil keuntungan politis dari setiap segi. Dan respon konstituen awam adalah merelasikan hal tersebut secara linier dengan ketidakmampuan pimpinan nasional saat ini sebagai hubungan sebab-akibat yang jelas. Kebanyakan konstituen tidak dapat melihat adanya kepentingan-kepentingan yang diwujudkan dan tangan-tangan yang bermain dalam kelangkaan minyak tanah, kenaikan tarif, penggusuran, dan hal-hal lainnya. Dan hebatnya, hal-hal itu adalah kelaziman dalam politik, dan lagi “konstitusional”, setidaknya dalam pengertian pada orbit outer line of law.

Ketika tahun 1999 Golkar menjadi peringkat kedua berkat strategi serangan fajar dan kekuatan money politik yang kental serta segala sepak terjang yang curang lainnya, dalam 5 tahun Golkar telah bersiap menerkam kembali kekuasaannya yang dulu. Menggunakan strategi lama (money politics tetap berlangsung dimana-mana) dilengkapi dengan permainan-permainan yang tidak melanggar konstitusi seperti di muka-tetapi belum tentu baik untuk bangsa, dipastikan bahwa untuk memenangkan seluruh putaran pemilu tahun ini telah menjadi konsentrasi penuh Partai Golkar lima tahun terakhir. Apakah konsentrasi pemenangan pemilu tersebut memanfaatkan jabatan-jabatan publik para kader atau justru membentuk dan merekayasa opini negatif terhadap kebijakan pemerintahan yang menggantikannya, bedanya tidaklah jauh. Yang jelas keseluruhan program pemenangan pemilu oleh Golkar bukan saja ketika Komisi Pemilihan Umum dibentuk, bukan dalam masa verifikasi, kampanye tetapi sudah sejak kekalahan Golkar tahun 1999 hingga optimisme kemenangannya hingga di putaran ketiga pemilu 2004.

Menjadi kasat mata bahwa, bila Golkar diambil sebagai basis bencmark, dalam soal strategi, kedua puluh tiga Partai Politik peserta pemilu lainnya amatiran belaka.

Melihat kenyataan bahwa Golkar makin mengukuhkan diri memenangi pemilu 2004 putaran pertama, serta mengingat segala political-skill yang melekat padanya, serta kepentingan luar biasa besar yang diusungnya, seluruh komponen bangsa wajib ekstra waspada menghadapi pemilu 2004 putaran berikutnya, apalagi pasca Sidang Konvensi Capres Partai Golkar. Waspada dalam pengertian ini tidak selalu berbentuk penolakan hegemoni partai beringin ini, tetapi bisa dalam bentuk-bentuk perimbangan strategi, daya tawar, serta kesadaran penuh pemilih pada pemilihan presiden kelak.

Pertama, di tingkat infrastuktur politik, para elit politik hendaknya menyadari hegemoni Golkar dalam lembaga eksekutif dan legislatif di daerah masih bercokol sebagai yang terkuat. Disamping itu lebih dari 23 propinsi telah dimenangi Golkar dalam mendudukkan kadernya ke kursi DPRD. Bila dalam pemilu 5 april lalu kita telah merelakan DPR pusat didominasi, tetapi juga lembaga kepresidenan kelak kita relakan juga diraih partai yang sama, bukankah kita (bangsa secara utuh) telah mengembalikan Golkar ke habitatnya yang dulu? 21,5% pemilih mungkin rela atau “terpaksa rela”, bagaimana dengan yang 79,5% sisanya? Apakah kita akan mengulangsi sejarah 32 tahun yang lalu yang membawa bangsa kedalam keterpurukan ini? Atau apakah kita akan segera percaya dengan lip service dan propaganda terbaru para elit Golkar? Atau kita akan apatis, que sera-sera?

Kesadaran elit politik sangat diperlukan dalam membangun koalisi-koalisi yang pro dan kontra Golkar. Lebih baik kalkulasi potensi Golkar jangan sampai dilihat hanya representasi dari perolehan suara untuk caleg yang sedang ditabulasi. Tetapi hasil tabulasi, khususnya perolehan suara Golkar sebaiknya dilihat sebagai puncak gunung es yang muncul di permukaan air laut, potensi yang masih terbenam masih jauh lebih besar!

Kedua, di tingkat konstituen perlu jelas bahwa rakyat, negara, bangsa serta masa depannya saat-saat ini sedang dimainkan diujung lidah-lidah para elit politik dalam lobi-lobi, dagang sapi politik, power sharing, power oriented, dan seterusnya. Dan para elit partai Golkar sangat mahir memainkannya, “sampai-sampai bisa membuktikan yang benar itu salah” tetapi juga “bisa membuktikan yang salah itu benar”. Tetapi jika permainan itu bisa berlangsung dikalangan elit politik diseantero negeri, permainan tidak selalu ampuh untuk rakyat biasa. Apalagi jika rakyat biasa bisa melihat Partai Golkar menggunakan paradigma baru sebagai yang memperosokkan bangsa, buka melihat Partai Golkar berparadigma baru yang mengaku reformis. Semoga!

Bandung, 19 April 2004, Drs. Bernard Simamora, MBA