Press "Enter" to skip to content

Harga BBM = Harga Politik

TANPA bermaksud mendramatisasi masalah yang melanda masyarakat sekarang, dalam analisis ekonomi kali ini sengaja penulis sertakan kutipan dari pedagang bahan bangunan, keluhan pemborong bangunan, dan kesulitan yang dialami para ibu-ibu rumah tangga.

“Mulai tanggal 15 Mei 2008, harga kaca semua jenis naik 20 persen. Harga besi dan alumunium juga naik sebesar itu. Kalau bapak mau membeli material bangunan sebaiknya dari sekarang karena harga-harga naiknya cepat,” kata Awi, pedagang bahan bangunan di Ruko Boulevard BSD City, awal pekan ini.

Ditanya alasan kenaikan harga tersebut, Awi menjelaskan walaupun harga BBM belum naik namun di sejumlah daerah BBM sudah mulai langka. Ini yang menyebabkan biaya distribusi hampir semua barang-barang naik mendahului kenaikan harga BBM.

Pemborong bangunan juga sekarang sedang pusing dengan kenaikan harga-harga material bangunan yang meroket. “Bulan Januari 2008, harga besi masih Rp 4.000 per kilogram, dua minggu lalu sudah melesat jadi Rp 13.000 per kg. Menjelang kenaikan BBM kali ini, naik lagi. Pusing saya karena biaya pembangunan sejumlah rumah dibuat sebelum pemerintah merencanakan menaikkan BBM,” ujar Wandi, seorang pemborong bangunan yang banyak mengerjakan proyek pembangunan dan renovasi rumah-rumah pribadi di sekitar Jabodetabek.

Kenaikan harga juga berlaku untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Para ibu-ibu rumah tangga kini harus pintar-pintar untuk membelanjakan budget bulanannya dengan melakukan penghematan di semua sisi pengeluaran secara ketat.

Jika dulu mereka pengagum berat sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kini simpati kepada Pak SBY mulai luntur setelah kenaikan harga-harga itu. Sementara itu sejak Senin (12/5) sampai sekarang gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat masih terus berlangsung di berbagai kota. Mereka memrotes rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Mereka juga protes dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

Unjuk rasa tersebut momentumnya berbarengan dengan peringatan sepuluh tahun reformasi yang jatuh pada tanggal 21 Mei 2008, saat di mana Presiden Soeharto lengser dari tampuk kekuasaannya setelah 32 tahun berkuasa.

Sejatinya peran mahasiswa adalah melakukan gerakan moral untuk menekan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, mesti secara ekonomi termasuk rasional untuk segera diputuskan, namun secara sosial sangat merugikan masyarakat.

Imbauan pejabat Pemerintah agar masyarakat tidak perlu panik atau tidak perlu antre BBM di SPBU, sepertinya dianggap angin lalu oleh masyarakat. Seperti ditulis Harian Kompas edisi Senin (12/5), di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pedagang menyewa sejumlah warga yang mempunyai motor untuk antre BBM di SPBU agar bisa menjual lagi secara eceran dengan harga lebih tinggi.

Warga setempat sudah menggunakan akal canggih untuk antre BBM di SPBU. Makin lama Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, kepanikan masyarakat akan semakin menjadi-jadi. Berbarengan dengan itu harga berbagai keperluan masyarakat sudah naik karena aksi spekulasi. Dalam kaitan itu, Pemerintah harus segera memutuskan soal BBM. Naik atau tidak. Ketegasan dan kecepatan memutuskan diperlukan, agar ketidakpastian tidak terlalu lama.

Gejolak sosial yang muncul dalam bentuk demo oleh mahasiswa, Ibu-ibu rumah tangga, pemblokadean SPBU dan jalan yang menjadi urat nadi ekonomi akan berdampak serius terhadap citra pemerintah. Yang sangat merisaukan jika gejolak itu diikuti dengan kemarahan massif masyarakat karena barang-barang menghilang dari pasar. Dan, kalaupun ada, harganya sudah naik ber-lipat-lipat.

Jika situasi ini berlarut, akan tercipta ruang publik untuk berlaku anarkis. Ini sangat mencemaskan. Pemerintah sebaiknya jangan ber-main-main dengan kesulitan yang kini semakin mendera masyarakat. Membiarkan berlarutnya keadaan dengan aneka reaksi yang muncul dari masyarakat dan mahasiswa, akan semakin mendorong terjadinya gejolak dan keresahan. Kondisi itu pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk bermain dengan motif poltik maupun keuntungan ekonomi.

Pemerintah mestinya tidak membiarkan ketidakpastian berlangsung terlalu lama karena dampak dari situasi ini akan sangat mengganggu dunia usaha dan pasar. Bahkan, akan memunculkan image negatif terhadap kemampuan dalam mengelola pemerintahan.

Jika pemerintah sebelumnya belum siap dengan data terbaru masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengumumkan lebih dulu soal rencana kenaikan BBM. Namun, Presiden Yudhoyono sudah terlanjur berbicara kepada publik soal rencananya itu.

Sekarang tidak ada waktu lagi untuk memperlambat pengumuman kenaikan BBM. Kita juga berharap agar penyaluran BLT tidak menimbulkan keresahan dan kerusuhan di kalangan masyarakat hanya karena pemerintah belum siap dengan data terbaru jumlah keluarga miskin di Tanah Air. Sekarang yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbarui data rumah tangga miskin yang dua tahun lalu berjumlah 19,1 juta jiwa.

Jumlah tersebut pasti bertambah dalam rentang waktu dua tahun karena itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam membantu memperbarui jumlah rumah tangga miskin. Jangan sampai BLT berubah menjadi Bantuan Langsung Tawur hanya karena ada orang miskin baru yang tidak kebagian dana tunai sebesar Rp 100.000 yang akan diberikan pemerintah setiap bulan kepada keluarga miskin. Kenaikan harga BBM kali ini merupakan “harga politik” yang harus dibayar pemerintah kali ini terutama taruhan politik bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tjahja Gunawan Diredja – tjahjag@yahoo.com

sumber : kompas