Beranda Klinik Hukum Logika Dakwah dari PKS

Logika Dakwah dari PKS

227

Oleh Imam Prihadiyoko

Partai yang berdiri pada era awal reformasi ini sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah. Sebagai partai dakwah, apa pun yang dilakukan selalu mendasarkan diri pada logika dakwah, yang selalu mengajak untuk kebaikan.

Tidak mudah untuk mempertahankan diri tetap di jalurnya. Namun, juga bukan hal yang tidak mungkin dilakukan.

Pada pemilu mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mengusung slogan ”Bersih, Peduli, dan Profesional”. Tema ”Bersih dan Peduli” pada Pemilu 2004 telah membangkitkan semangat kader pada masyarakat untuk memberikan dukungan. PKS di Jakarta kemudian bisa menjadi partai unggulan.

Tentang tema sentral kampanye PKS, Presiden PKS Tifatul Sembiring mengingatkan semua calon anggota legislatifnya untuk tetap berpegang pada tema sentral yang sudah menjadi keputusan bersama.

Untuk itu, PKS sudah menerbitkan buku putih yang menjadi panduan tentang elaborasi dari tema sentral itu.

Meskipun PKS sadar akan pencitraan, Tifatul dengan penuh kerendahan mengakui kekurangannya sebagai manusia.

Menurut dia, PKS bukanlah ”partai malaikat”, tetap saja ada kekurangannya, meskipun sudah dibuat berbagai mekanisme internal untuk mengatasi kekurangan itu.

Berikut pembicaraan bersama Tifatul Sembiring yang ditemui di kantor DPP PKS di Jakarta pada awal Ramadhan 1429 H.

Bagaimana mempertahankan konsistensi perjuangan PKS?

Mempertahankan konsistensi memang tidak mudah, kita perlu memberikan arahan terus-menerus kepada kader. Jadi, kita berbagi tugas. Di PKS ada majelis syuro yang beranggotakan 99 orang, jadi keputusan majelis syuro ini penting karena mereka mewakili 33 provinsi. Mereka berkewajiban mengawasi.

Ada lembaga yudikatif, dewan syariah pusat dan turunannya berada di semua tingkatan wilayah dan kabupaten kota. Ada lagi urusan terkait pidana. Bidang syariah dan badan penegak disiplin organisasi. Ketiga lembaga eksekutif, pengawasan dan peringatan kalau terjadi sesuatu. Inilah organisasi kepartaian yang akan kita bangun.

Namun, berbeda dengan medan dakwah keagamaan, kita juga diingatkan perlunya citra publik. Kita berbuat baik tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi karena orang tidak tahu bahwa kita sudah berbuat baik. Inilah kenyataan politik yang harus PKS ambil.

Pasalnya, kalau kita tidak pernah menunjukkan perbuatan baik kita, bisa jadi kita disingkirkan oleh orang yang tidak baik namun pencitraannya baik. Biar bagaimanapun, kita bukan partai malaikat, maka ada saja langkah yang salah.

Namun, jika ada kader yang berlaku salah, kita harus betul-betul mengadilinya, menegakkan aturan.

Konstituen pasti melihat karakter PKS, apakah konsisten atau tidak. Dan penilaian itu bisa dilihat dari berbagai opini yang beredar. Kita selalu mendatangi mereka, kita bertemu dengan mereka, selalu mengajak mereka bicara. Dan apa yang kita lakukan sejauh ini bisa dimengerti.

Saat ini hampir 800.000 kader PKS aktif berdialog dengan masyarakat. Dari kader PKS yang aktif berdialog dengan masyarakat inilah PKS menyerap informasi pada kita yang ada di pusat, tentang apa yang sebetulnya masyarakat inginkan.

Walaupun penyebaran kader belum sampai ke daerah-daerah yang jauh dan berpenduduk sedikit, tetapi untuk daerah perkotaan hampir semuanya sudah bisa dijangkau kader PKS.

Apakah cara itu bisa mempertahankan konstituen dan suara yang pernah diraih PKS?

Untuk mempertahankan konstituen memang tidak mudah. Konstituen sekarang kritis dan memilih yang paling kredibel. Apalagi, masyarakat sekarang sedang kesal dengan berbagai harga yang selalu naik. Harga BBM naik, sembako naik, dan yang lebih parah lagi barang- barang yang dibutuhkan rakyat itu hilang pula. Kredibilitas inilah yang ingin dibangun. Kita tidak ingin ada anggota dewan PKS yang kredibilitasnya jatuh.

Bagaimana dengan kecenderungan golput?

Soal golput, memang terjadi, namun penyebabnya tidak semua sama. Misalnya di Pilkada Tangerang, partisipasi juga rendah. Namun, penyebabnya bisa juga karena sosialisasi KPUD yang rendah. Bisa juga tokoh yang dicalonkan tidak kredibel di mata masyarakat, tidak sesuai aspirasi masyarakat. Selain itu, parpolnya juga menunggu di ujung jalan saja. Jadi orang malas ikut pemilu.

Untuk menekan angka golput, memang seluruhnya harus berperan, masyarakat, parpol, maupun KPU. Namun, kalau pemilu legislatif tampaknya angka partisipasi jauh lebih tinggi dari pilkada.

Soal presiden, apakah PKS akan mengajukan kadernya?

Yang jelas, keputusan yang saat ini ada adalah jika PKS berhasil mendapat dukungan 20 persen suara di parlemen, maka akan mengajukan kadernya sebagai presiden atau wakil presiden.

Namun, tentang siapa nama yang akan diajukan PKS, saya kira semua kader PKS harus siap. Keputusannya akan ditentukan oleh dewan syuro.

Sumber : Kompas