Press "Enter" to skip to content

PDIP Tantang SBY Debat soal BBM

Fraksi PDI Perjuangan DPR sedang gencar menggalang kekuatan untuk bisa memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan rencana kenaikan harga BBM. Partai oposisi pemerintah ini menganggap, sikap pemerintah hanya menimbulkan penyengsaraan kepada rakyat kecil saja, terkena imbas kenaikan harga BBM secara langsung.

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono membantah bila fraksi-fraksi di DPR sudah ada kesepakatan menolak kenaikan harga BBM. “Sekarang atau yang kemarin (paripurnan akhir reses DPR) sifatnya individu-individu saja. Kalau dilihat konfigurasinya, memang mayoritas anggota DPR tidak menghendaki kenaikan BBM dalam mengatasi kenaikan minyak dunia. Secara kelembagaan, DPR, ada prosedur. Bagaimanapun, dalam menghadapi masalah, betapapun beratnya harus dilakoni dengan baik menurut peraturan yang ada,” kata Agung Laksono menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (13/5).

Dalam pembahasan di panitia anggaran (DPR), kata Agung Laksono, frakasi-fraksi di DPR akan berbicara yang kemudian akan menjadi sikap fraksi dalam rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

“Dari situ kemudian dapat disimpulkan menjadi sikap DPR. Soal perubahan APBN, harus disetujui DPR. Soal tarif, harga itu memang domain pemerintah, tapi ketika menyentuh besaran APBN hasrus melalui DPR dulu,” kata Agung Laksono.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menjelaskan, Presiden Yudhoyono memang harus menjelaskan kepada DPR terkait niatnya menaikkan harga BBM ini. “Kami meminta kepada Presiden SBY untuk debat secara terbuka.  Dan kami akan mengajak fraksi-fraksi lain termasuk Ketua DPR untuk ikut menolak rencana kenaikan BBM itu,” jelas Tjahjo Kumolo.

Tjahjo menyatakan, fraksinya tetap beranggapan masih banyak opsi lain yang bisa dipilih pemerintah sebelum rencana kenaikan BBM. Soal pemberian bantuan langsung tunai (BLT), lanjut Tjahjo,  tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat. “Apalagi, nilai Rp 100 ribu rupiah sangatlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dari dampak kenaikan BBM,” tegas Tjahjo Kumolo.

Selain  FPDI Perjuangan,  FKB FPAN dan FPKS  DPR dalam paripurna Senin (12/5) kemarin, sudah secara tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut. Anggota FKB DPR, Ali Masykur Musa yang juga Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB berharap kepada pemerintah untuk mencari solusi, mencari alternatif lain selain menaikkan harga BBM.

“Banyak cara. Misalnya, melakukan efisiensi anggaran di Pertamina serta lembaga pemerintah maupun BUMN yang lain, yang justru lebih efektif dan bermanfaat untuk rakyat. Bila kenaikan BBM yang tetap akan diambil, seluruh sektor riil untuk industri menengah ke bawah terancam gulung tikar,” ujarnya.

“Yang dirugikan adalah rakyat dan sebaliknya yang diuntungkan para obligor perbankan yang jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah dalam kasus BLBI dan KLBI itu. Dan itu, di antaranya dianggarkan dari kenaikan harga BBM ini yang mencapai Rp 33 triliun,” tegasnya.  (Persda Network/yat)

sumber : kompas