Press "Enter" to skip to content

Pemerintah Harus Berinisiatif

Penambahan hukuman kerja sosial bagi terpidana kasus korupsi merupakan ranah pemerintah dan DPR karena memerlukan perubahan peraturan. Efek jera tersebut akan lebih terasa apabila ada sanksi moral dari masyarakat yang menganggap korupsi merupakan hal memalukan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin mengatakan hal itu di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/8). Menurut dia, penambahan hukuman saat ini dilakukan dengan kewajiban memberikan uang pengganti dan belum ada pasal yang mengatur pemberian hukuman tambahan kerja sosial.

”Penggunaan pakaian sesuai dengan status hukum orang yang terlibat kasus korupsi berbeda dengan pemberian tambahan hukuman ini. Penggunaan pakaian setelah kami kaji memiliki dasar hukum sehingga bisa dilaksanakan,” kata M Jasin.

Menurut Dekan Fakultas Hukum UNS Solo Moh Jamin, penambahan hukuman kerja sosial ini harus menjadi inisiatif dari pemerintah dan DPR. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan hukuman ini ke dalam pasal yang memuat sanksi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

”Hal ini akan menjadi efek jera yang luar biasa bagi para koruptor. Tentu efek jera baru akan muncul jika semua itu implementasinya tegas dan tidak ada permainan maupun penyimpangan,” katanya.

Tergantung komitmen

Menurut Jamin, realisasi tambahan hukuman ini hanya dapat berjalan apabila pemerintah atau DPR memang berkomitmen untuk menimbulkan efek jera bagi koruptor.

Namun, ia pesimistis perubahan aturan ini bisa terealisasi dalam waktu dekat karena saat ini hampir memasuki masa pemilihan umum sehingga DPR sudah tidak lagi efektif. Mereka akan lebih cenderung berpikir untuk mengamankan posisinya.

”Sebenarnya hal ini juga bisa menjadi peluang karena bisa ada semacam kontrak politik dari anggota DPR ini saat mereka akan mencalonkan diri kembali. Mereka menjanjikan akan berinisiatif mengubah aturan untuk realisasi hukuman kerja sosial,” katanya. (GAL)

sumber : kompas