Press "Enter" to skip to content

Penyetaraan Harga BBM, Masyarakat Tidak Akan Mampu Pikul Beban Ekonomi

Penyetaraan harga bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri dengan harga di pasar dunia merupakan tindakan gegabah. Penyetaraan harga BBM untuk masyarakat umum akan langsung menyebabkan akumulasi beban ekonomi yang tidak akan mampu dipikul oleh rakyat dan dunia usaha.

”Saat ini saja kita belum tahu dampak terburuk dari kebijakan menaikkan harga BBM rata-rata 30 persen yang akan diumumkan minggu depan terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Apakah mereka sanggup memikulnya atau tidak?” ujar Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (18/5).

Menurut Bambang, dari sisi dunia usaha, penyetaraan harga BBM dengan harga internasional akan memukul daya beli masyarakat lebih dalam lagi. Margin keuntungan yang sudah ada saat ini akan tergerus habis tanpa kenaikan harga jual.

Menaikkan harga jual di tengah pendapatan dan daya beli masyarakat yang terpuruk serta meningkatnya pengangguran akibat kenaikan harga BBM 30 persen tahap pertama merupakan hal yang mustahil dilakukan.

Jadi, dapat dibayangkan, jika penyetaraan harga itu tidak diperhitungkan secara matang, ini akan kontraproduktif atas ambisi pemerintah menurunkan subsidi energi.

Efektivitas kartu kendali

Sebelumnya, Menko Perekonomian Boediono mengungkapkan, pemerintah akan menyamakan harga BBM untuk masyarakat dengan harga BBM di pasar internasional seperti selama ini diberlakukan pada jenis pertamax atau BBM industri secara bertahap mulai September 2008.

Dia mencontohkan keberhasilan negara miskin seperti Timor Leste, Filipina, dan Kamboja yang memberlakukan penjualan BBM untuk masyarakat setara dengan harga internasional.

”Perlu diingat, jika harga BBM mengikuti harga internasional, BBM jenis premium akan berkisar di atas Rp 9.000 per liter. Sementara harga solar dan minyak tanah akan menembus angka Rp 10.000 per liter. Apakah masyarakat sanggup memikulnya?” ujar Bambang.

Konsep penyetaraan harga yang tengah direncanakan pemerintah saat ini adalah dengan tetap memberikan subsidi kepada kelompok kendaraan tertentu. Pemerintah menggantungkan keberhasilan program ini pada efektivitas kartu kendali.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menegaskan, sasaran pengguna kartu kendali adalah angkutan umum.

”Angkutan umum kita utamakan, tetapi tidak bisa terburu-buru karena mereka belum terbiasa. Bulan September nanti, kartu ini dimulai diberlakukan, tetapi tidak semua karena ini bertahap. Mungkin untuk Jawa dan Bali dulu,” ujarnya. (OIN)