Press "Enter" to skip to content

PNS di KPU Merasa Terabaikan

Para pegawai negeri sipil atau PNS yang kini diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat merasa diabaikan Pemerintah Provinsi Jabar. Bahkan, penempatan mereka di KPU terkesan sebagai pembuangan dan bukan bagian dari penataan karier.

Akibatnya, motivasi kerja PNS di KPU cenderung turun. Kondisi itu diperparah lagi dengan sedikit buruknya manajemen waktu dan pembagian tugas. “Ada pegawai yang mulai khawatir kariernya akan macet. Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan kinerja KPU Jabar memburuk,” kata Sekretaris KPU Jabar Deddy S Warmana, Minggu (21/9) di Bandung.

Bahkan, berkembang sinyalemen yang mengatakan, PNS yang bekerja di KPU akan sekali masuk dan sekali keluar. Artinya, jika sekali masuk ke KPU tidak akan berpindah ke tempat atau dinas lain.

Selain itu, tuntutan kerja yang berat selama lima tahun menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan pemilu juga tidak diimbangi dengan insentif yang layak. “Insentif tidak selalu berupa uang, bisa berupa promosi, dan kepangkatan,” ujar Deddy.

Kepala Bagian Hukum dan Humas KPU Jabar Heri Suherman mengakui hal serupa. Pelatihan teknis dan keahlian bagi PNS yang diperbantukan di KPU tak pernah diberikan. Akibatnya, sebagian besar dari 37 PNS di KPU belum bisa mengoperasikan komputer. “Motivasi mereka untuk belajar mandiri pun amat rendah karena dorongan pimpinan kurang,” ujar Heri.

Perlu penyegaran

Menurut dia, selain insentif dan rotasi kerja rutin guna menghilangkan kejenuhan, pelatihan-pelatihan pun perlu sering dilakukan. “Institusi KPU seharusnya ditangani orang yang berkualitas dan bermotivasi tinggi. Dengan kualitas PNS yang ada sekarang, KPU Jabar sukar berkembang,” katanya.

Hal senada diungkapkan anggota KPU Jabar, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Tugas anggota KPU Jabar juga bergantung pada kinerja petugas sekretariat yang adalah PNS Pemprov Jabar. “Rendahnya inisiatif dari pegawai sekretariat menghambat kinerja KPU Jabar,” ujarnya.

Kurangnya perhatian Pemprov Jabar dikhawatirkan memicu penolakan PNS lain untuk ditempatkan di KPU. “Siapa yang mau bekerja di sini (KPU Jabar) bila seolah-olah dianggap orang buangan, atau jenjang karier dan pengembangan diri macet,” kata Deddy.

Selain itu, jumlah personel Sekretariat KPU pun dinilai kurang. Deddy mengaku telah menyurati Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Jabar Lex Laksamana meminta penambahan personel. Namun, permintaan itu belum ditanggpi.

Dihubungi terpisah, Asisten Sekda Provinsi Jabar Bidang Pemerintahan Tjatja Kuswara mengatakan memberi perhatian sama kepada semua PNS, termasuk yang bekerja di KPU Jabar. “Mereka belum mendapatkan giliran rotasi karena masih dibutuhkan di sana. Namun, pada dasarnya mereka berkesempatan dimutasi ke dinas lain,” ujar Tjatja. (REK)

Sumber : kompas

One Comment

  1. indah indah

    sejak..adanya..perekrutan..cpns..KPU..TA.2009..dan..2010,kinerja..pns..organik..KPU..menjadi..baik

Comments are closed.