Press "Enter" to skip to content

Reformasi Digagalkan, Tetap Harus Ada Reformasi Jilid II

Pakar politik Prof Dr Hermawan Sulistyo menilai reformasi tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan di tingkat daerah dinilai gagal setelah 10 tahun reformasi.

“Politik di daerah jadi transaksi ekonomi, dijadikan sumber penghasilan untuk menumpuk kekayaan,” kata peneliti dari Pusat Penelitian Politik LIPI itu di sela seminar “Indonesia`s Decade of Democratisation” di Jakarta, Rabu.

Situasi di daerah yang seperti ini, lanjutnya, lebih buruk dibanding situasi politik di daerah pada 10 tahun yang lalu ketika Orde Baru masih bercokol.

Reformasi politik untuk mencari kepemimpinan baru di tingkat daerah, katanya, membuat pelaku bisnis justru harus membayar kepada lebih banyak partai di banyak daerah daripada sebelumnya dan membuat iklim investasi tak prospektif.

Spirit reformasi mengubah manusia, sistem tunduk kepada Tuhan

Di luar negeri, ujarnya, bantuan kepada partai politik dibatasi dengan peraturan, pengawasan dan sanksi yang jelas, karena uanglah yang jadi sumber politik.

“Kalau di sini kebalikannya, politik menjadi sumber uang. Banyak pentolan parpol kaya raya karena duduk di legislatif, padahal dia dulu dari jalanan,” katanya.

Situasi politik di pusat setelah 10 tahun reformasi, ia menilai, lebih baik dibandingkan 10 tahun lalu, misalnya jika dilihat dari manajemen pemerintahan, pemberantasan korupsi serta pengurangan kekuasaan yang terlalu besar pada lembaga eksekutif.

Namun, menurut dia, tetap harus ada reformasi jilid II, sehingga pemindahan kekuasaan tidak hanya dari eksekutif ke legislatif, tetapi juga ke lembaga-lembaga lainnya, misalnya pers serta lembaga non-pemerintah.

“Sejauh ini pers belum menjadi pilar demokrasi, tetapi hanya penikmat demokrasi. Pers menikmati kebebasan begitu datang masa reformasi, tetapi pers sendiri tampaknya tak mengerti substansi reformasi,” katanya.

Ia mengatakan semakin banyak sumber kekuasaan semakin bagus karena kekuasaan semakin terbagi-bagi.(*)

sumber : antaranews