Press "Enter" to skip to content

Teknologi Informasi Untuk Pelayanan Publik Kabupaten Humbang Hasundutan

Oleh : Bernard Simamora

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan berbagai system aplikasinya. Di negara maju, hampir semua kalangan dapat memetik manfaat dari kemajuan ini dan meraih kemakmuran. Tidak heran perkembangan teknologi informasi dan komunikasi identik dengan penguasaan ekonomi.

Perlunya pelayanan publik yang lebih berkualitas baik dari segi akurasi yang kian tinggi maupun durasi yang kian rendah, pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu mengembangkan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh. Pemkab sebaiknya membangun infrastruktur ini, karena sangat setrategis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan efektifitas kinerja pemerintah, sebagai media pembelajaran bagi masyarakat luas menuju masyarakat Humbahas yang berbasis pengetahuan (knowledge based society).

Infrastruktur

Ini bukan saja soal dana, atau besarnya dana yang dibutuhkan. Teknologi memang mahal, tetapi tidak semahal yang dibayangkan orang awam TI (Teknologi Informasi). Yang diperlukan paling utama adalah komitmen yang tinggi dari kepala darean dan pimpinan lainnya. Cara pandang terhadap TIK harus mulai digeser. Sederhananya, pergeseran dari semua menggunakan mesin manual menuju komputer, dan dari komputer-komputer yang berdiri sendiri (stand alone) menjadi sebuah jaringan. Lalu, dikembangkan menjadi sebuah jaringan terintegrasi antar kantor-kantor pemkab, hingga kecamatan.

Pelan tapi pasti serta yang pasti butuh waktu dan biaya, jaringan on-line seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah akhirnya bisa tersambung dalam Lokal Area Network dan Wide Area Network. Selain itu, dikembangkan once stop servive secara real time menggunakan software-software yang dikembangkan secara khusus (oleh ahlinya, bukan oleh kontraktor asal jadi)

Akan menjadi menjadi lebih ekonmois bila pemkab memiliki pusat pemerintahan terpadu dimana hampir semua Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Daerah bahkan Sekretariat DPRD berada pada satu kawasan (Civic Center). Dengan demikian pembangunan jaringan menjadi relatif mudah dan murah. Untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya dilakukan dengan sambungan kabel.  Namun bila tidak demikian, teknologi WiFi juga tidak demikian mahal untuk diadopsi. Jadi bilaman ada SKPD yang berada di luar kawasan Civic Center harus dibangun dengan fasilitas tower triangle 30 meter dan dihubungkan dengan radio wireless.

Pembiayaan untuk membangun jaringan ini menjadi relatif murah karena karena jaraknya dekat. Selanjutnya, hal ini dilanjutkan dengan menumbuhkan keinginan besar untuk memberdayakan potensi aparatur pemerintah agar bisa melakukan alih teknologi dan mandiri.

Pembangunan jaringan dalam arti perluasan jaringan sampai kepada level staf dapat terus dilakukan sesuai dengan permintaan atas pertimbangan kebutuhan SKPD. Dengan kemungkinan perluasan jaringan sampai pada level staf diharapkan penguasaan komputer dan bekerja dengan komputer dengan fasilitas jaringan akan semakin tinggi, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat akan kualitas pelayanan.

Usulan Jaringan Komputer Kabupaten Humbahas

Rencana Jangka waktu 5 (lima) tahun, Jaringan Humbahas Network (Humbahas-Net) harus sudah tersebar sampai pada tingkat Sekolah Dasar, yang pada tahun pertama baru mencapai Dinas-dinas dan Badan, serta Sekretariat DPRD. Tahun berikutnya menjangkau Kantor Kecamatan, dan Kantor Kepala Desa. Tahun berikutnya terhubung dengan komputer Rumah Sakit/Puskemas, SMA, SMK dan selanjutnya Sekolah Dasar.

Untuk membangun jaringan yang luas itu, dibutuhkan pengaturan infrastruktur jaringan yang baik, dimana perlu dibangun jaringan induk (backbone) sampai kepada pengguna (client).

Pembangunan jaringan induk (backbone) menjadi infrastruktur terpenting dari Humbahas-Net. Jaringan ini menjadi penopang utama. Bila backbone mengalami kerusakan, maka dapat dipastikan jaringan menuju ke client menjadi terputus. Karena itu pemilihan perangkat backbone menjadi sangat penting. Jaringan backbone cukup ditopang oleh perangkat teknologi tinggi Speed LAN standar.

Pembangunan Humbahas-Net meningkat bisa dimulai dengan dana yang tidak begitu besar. Menurut pemahaman awam, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi ini bakal memerlukan biaya yang sangat besar. Bilamana sulit untuk mengalokasikannya, beberapa cara dapat ditempuh, dengan strategi gotong royong (sharing) pembiayaan.

Contoh : Desa mengalokasikan biaya pembangunan ICT ini dalam APBDes yang dananya bersumber dari APBD melalui dana ADD (Alokasi Dana Desa). Lalu, sekolah-sekolah mengalokasikan biaya pembangunan ICT ini dari DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan. Kelurahan dan Kecamatan menganggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran masing-masing yang bersumber dari APBD Kabupaten

Biaya operasional pemeliharaan perangkat keras yang tidak menjadi kewenangan masing-masing instansi pengguna jaringan, dibiayai oleh Dinas Infokom. Demikian juga biaya pemeliharaan dan peningkatan kapasitas perangkat-perangkat yang ada.

Untuk lebih menekan biaya, pengalokasian terbesar adalah pada perangkat keras komputer maupun instalasi. Sedangkan software yang digunakan cukup menggunakan open source Operating System (Linux/IGOS dan Open Office), menekan biaya telepon pemerintah dengan Telepon VOIP (Voice Over Internet Protocol), teleconference dengan Net Meeting (Ekiga). Tambahan aplikasi lainnya dapat dilengkapi dengan GIS (Geographical Information System), SMS Center menggunakan SMS Gateway, akses Intranet Kabupaten Humbahas, maupun Akses Internet.

Sekali lagi, yang diperlukan dalam pengembangan pelayanan publik berbasis IT adalah pemahaman dari pimpinan itu sendiri tentang IT, kualitas pelayanan, serta komitmen yang tinggi dalam penerapannya.

(Bernard Simamora, Ketua Dewan Pakar STMIK GANESHA)

?