Lewat lobi antara pimpinan fraksi dan pimpinan DPR, akhirnya Rapat Paripurna DPR, Jumat (19/12), menyetujui rancangan undang- undang pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Persetujuan tersebut disambut meriah elemen masyarakat dari kedua daerah yang hadir di ruang rapat paripurna. Total, dengan disetujuinya daerah baru itu, Indonesia terdiri atas 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.

Forum lobi menjelang pengambilan keputusan mesti digelar karena dari lima RUU pembentukan daerah baru yang diajukan ke rapat paripurna, tidak ada kesepakatan bulat mengenai daerah baru yang disetujui.

Dalam pandangan akhir, delapan fraksi sepakat yang bisa disetujui adalah pembentukan Kabupaten Maybrat dan Kepulauan Meranti. Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menambahkan dengan meminta pembentukan Provinsi Tapanuli sebagai pemekaran Sumatera Utara dipertimbangkan. Hanya Fraksi Partai Damai Sejahtera yang sepakat seluruh lima RUU disetujui, termasuk Kabupaten Mandau di Riau dan Kota Brastagi di Sumatera Utara.

Ketua DPR Agung Laksono (Fraksi Partai Golkar, DKI Jakarta I) seusai lobi yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu menyampaikan kesepakatan bahwa pembentukan Maybrat dan Meranti disetujui, sementara usul pembentukan Provinsi Tapanuli, Kota Brastagi, dan Kabupaten Mandau diserahkan kepada Komisi II untuk terus memprosesnya.

Usul Provinsi Tapanuli terkendala belum adanya sikap DPRD Provinsi Sumatera Utara, sementara Brastagi dan Mandau masih belum memenuhi jumlah minimal kecamatan untuk membentuk kabupaten/kota baru hasil pemekaran.

Menurut Ketua Panitia Kerja Komisi II DPR Eka Santosa (F-PDIP, Jawa Barat IX), pembahasan lima RUU pembentukan daerah baru merupakan amanat paripurna DPR akhir Oktober lalu. Saat itu sebanyak 12 RUU pembentukan daerah baru disetujui dan 5 RUU lainnya diamanatkan untuk dibahas segera dalam persidangan berikutnya.

Informasi yang dihimpun Kompas, rapat kerja Komisi II dengan pemerintah untuk pengambilan keputusan tingkat pertama pada Kamis (18/12) harus berlangsung sampai dini hari. Pokok soal, tidak ada kesepakatan fraksi mengenai daerah baru yang disepakati. Ada yang berkeras seluruh lima RUU disetujui, sementara pemerintah dan sebagian fraksi tetap kukuh bahwa hanya Maybrat dan Meranti yang memenuhi syarat. (dik)

Sumber: Kompas

Comments

Add New Search RSS

Bernard Simamora  - Gagasan Baru Otonomi Daerah     |125.163.76.xxx |2009-02-21 06:25:51 Menurut saya, otonomi daerah harus dirumuskan ulang dan direduksi. Otonomi daerah cukup sampai propinsi, dan Pilkada cukup memilih gubernur, sedangkan walikota dan Bupati cukup melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan yang dikelola propinsi sebanyak 75% dan pemerintah 25%. Dengan demikian, kita tidak terlalu menghabiskan waktu untuk pilkada dan disibukkan terlalu banyaknya "raja-raja" daerah yang tidak menyegani gubernur bahkan presiden. Lembaga negra lain seperti KPK, BPK, Kejaksaan Agung, Polri tidak terlalu sibuk tak menentu. Pemekaran propinsi juga totalnya harus tidak lebih dari 50 propinsi, Cukup...! Reply | Quote 0   0

Bernard Simamora  - Otonomi yang Kebablasan Malah Diterusin     |202.152.243.xxx |2008-12-20 14:09:20 Indonesia yang kini terdiri atas 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota, sepertinya tidak perlu lagi ditambah/dimekarkan. Daerah otonom kabupaten/kota kiranya sudah cukup sebanyak 491 yang ada sekarang. Terlalu banyak, susah dikontrol oleh lembaga negara seperti BPK, KPK dll. Akhirnya banyak yang terlewat dari pengawasan, sementara "raja-raja" daerah menelan kue anggaran seenak perutnya... Reply | Quote 0   0

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Website:
Title:
UBBCode:	-color-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -size-tinysmallmediumlargehuge
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."