Oleh Agus Suwignyo

Sekitar 20 tahun lalu, cita-cita melahirkan ilmuwan guru dicetuskan melalui sebuah kebijakan dramatis, yakni menghapus Sekolah Pendidikan Guru.

Sekolah kejuruan menengah untuk calon guru sekolah dasar ini dinilai tidak dapat lagi menjawab kebutuhan akan guru profesional. Guru SD disyaratkan berpendidikan setidaknya diploma dua, lebih disukai sarjana.

Dana bantuan operasional sekolah di jenjang pendidikan dasar berkontribusi positif pada peningkatan prestasi sekolah. Namun, tidak adanya petunjuk rinci soal penggunaan dana itu menyebabkan terjadinya kesalahan penggunaan.

Korupsi telah menggerogoti pendidikan. Anggaran pendidikan yang minim menjadi berkurang. Akibatnya, warga negara tidak mendapat hak pendidikan sewajarnya. Banyak sekolah rusak, jumlah anak putus sekolah meningkat, dan pungutan kian membebani orangtua murid. Ini merupakan dampak buruk korupsi pendidikan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, penganggur yang sarjana telah mencapai lebih dari 600.000. Keadaan ini jauh lebih berbahaya daripada penganggur yang bukan sarjana karena dapat menimbulkan masalah sosial.

Gembar-gembor sekolah gratis menyudutkan sekolah-sekolah swasta. Sebab, kenyataannya, sekolah swasta masih kesulitan mengakses dana bantuan operasional sekolah (BOS), khususnya dari pemerintah daerah. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bandung Moch Said Sediohadi, Senin (17/8), mengatakan, dari 201 SMP yang semestinya mendapat dana BOS (Kota Bandung), baru 30 SMP di antaranya yang menerima. Yang diterima itu pun baru pada termin pertama, Januari-Maret.