Ketimpangan Peran Berbangsa

Senin, 21 Juni 2010 16:07

Ditulis oleh SAIFUR ROHMAN

Oleh SAIFUR ROHMAN

Awal Juni 2010, kelompok kesenian Kelana Bhakti Budaya resmi mati setelah pentas pamit mati di Alun-alun Selatan, Yogyakarta (31/5/10). Mereka memilih lakon Ronggolawe Gugur.

Sementara itu, pada hari yang sama di Senayan telah diadakan Rapat Paripurna DPR membahas dana aspirasi yang rencananya dialokasikan untuk para anggota Dewan yang terpilih 2009-2014.

Keduanya pada waktu yang beriringan hendak membangun Indonesia, tetapi mereka berbeda peran. Kasus pertama diperankan para seniman, sedangkan kasus kedua adalah politisi.

Kendati dua peran ini memiliki arti yang sama-sama penting dalam fungsi pembangunan, pemetaan keduanya menjadi sangat berbeda. Peta itu menyatakan, peristiwa pentas kesenian di Yogyakarta adalah kasus pinggiran, sedangkan rapat anggota DPR adalah kasus pusat dalam konstelasi strategi kebudayaan negeri ini.

Pelajaran dari teori dekonstruksi Jacques Derrida, filsuf Perancis, menyatakan, refleksi terhadap konsep-konsep kebudayaan kontemporer haruslah dibaca dari wilayah-wilayah pinggiran. Dalam Of Grammatology tertulis, ”Pusat bukanlah pusat karena pinggiran justru menjadi pusat” (1976: 24). Itu berarti permasalahan kesenian tradisi adalah justru persoalan pokok ketimbang persoalan lain yang sedang kita hadapi.

Para seniman ketoprak berjuang hidup ketika strategi pembangunan tidak menyokongnya. Kelompok seni Kelana Bhakti Budaya setelah hampir sepuluh tahun bertahan, akhirnya mereka memutuskan bubar.

Kelana Bhakti Budaya menambah panjang daftar kelompok kesenian rakyat yang bertumbangan, seperti ketoprak Sapta Mandala di Yogyakarta yang sudah berakhir pada 1994. Ngesti Pandowo di Semarang hanya menunggu kematian karena tidak ada penerus. Kelompok-kelompok itu merupakan cermin kecil dari sebuah bencana besar dalam kebudayaan di Indonesia. Mereka semakin tersisih di tengah tsunami kebudayaan massa dan ideologi hedonisme. Di mana peran pemerintah, terutama Kementerian Budaya dan Pariwisata yang menterinya ditunjuk dua periode? Bandingkan dengan seni pentas kabuki yang tetap bertahan di Jepang.

Politisi modern

Bandingkan dengan nasib dan peran politisi di negeri ini. DPR masih berkutat soal dana aspirasi. Partai Golkar mendefinisikan, dana itu didalihkan merupakan realisasi ”program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah pemilihan”.

Uang itu katanya bermanfaat untuk mengoptimalkan peran anggota DPR terhadap daerah pemilihannya. Katanya juga sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota terpilih kepada daerah pemilihannya. Menurut Partai Golkar, perlu pemerataan anggaran pada daerah yang tidak teralokasi dari belanja pusat maupun daerah.

Nah, dana yang diminta adalah Rp 15 miliar per daerah pemilihan anggota DPR. Jadi diperlukan sekitar Rp 8 triliun.

Dalam alur linear perjalanan anggota Dewan yang baru itu terlihat, setelah mereka berkongsi untuk memenangkan salah satu kandidat pemimpin, mereka sempat terbelah dalam kasus dana besar Bank Century. Hal itu tidak lama karena disatukan kembali dengan istilah Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah. Salah seorang fungsionaris menyatakan, tidak ada yang salah dengan pembentukan Setgab. Namun, kemudian belakangan diketahui, Partai Golkar menyatakan kekecewaannya karena tiba-tiba berdiri sendirian sebagai pengusul dana aspirasi (Kompas, 10/ 6/10).

Peristiwa-peristiwa seperti pembentukan sekretariat gabungan, usulan dana Rp 8 triliun, dan kekecewaan itu telah membentuk satu alur yang memiliki tujuan pragmatis dan dangkal.

Dua peristiwa dengan dua peran berbeda itu memberikan gambaran tentang model-model strategi pembangunan di Indonesia. Para politisi berjuang membangun nalar, landasan hukum, beserta interaksi antarkelompok untuk meraih uang dalam bilangan triliun rupiah. Para seniman berjuang dari kota ke kota menjual tiket untuk mendapatkan uang dalam bilangan puluhan ribu rupiah. Besaran dana aspirasi yang diperjuangkan politisi itu sama dengan jumlah dana yang dibutuhkan oleh ketoprak tobong untuk pindah sebanyak 500.000 kali dari tiap kota. Politisi modern hidup dengan gelimang kemewahan.

Selain berbicara bahwa nasib masing-masing orang berbeda, perbandingan itu memberikan pesan betapa timpang peran-peran sosial yang sedang berjalan di negeri ini. Relevansi dengan kehidupan yang lebih luas, ketimpangan itu telah terjadi dalam pelbagai segi kehidupan. Contoh, terjadi ketimpangan pembangunan Jawa-luar Jawa, ketimpangan kemiskinan petani, gaji guru, pendapatan politisi, dan penghargaan terhadap profesi. Kata lain ketimpangan adalah ketidakadilan. Dan, ketidakadilan sinonim dengan kezaliman.

SAIFUR ROHMAN Dosen Filsafat di Universitas Semarang

(sumber : kompas)