Oleh Khudori
Tidak ada yang mengejutkan saat Kompas (1/8/2008) melansir berita 2.894 dari 9.019 kursi kosong di 47 perguruan tinggi negeri adalah program studi pertanian dan peternakan. Kekosongan merata di hampir semua perguruan tinggi yang membuka program studi pertanian. Bahkan, kekosongan kursi hingga 50 persen dari daya tampung. Ini bukan hal baru. Sudah lebih satu dasawarsa program studi pertanian sepi peminat.
Tutup
Yang paling mengejutkan, meski program studi pertanian kian sekarat, tidak satu pun muncul keprihatinan dari para pemangku kepentingan. Jangankan dari presiden, sang doktor pertanian dengan predikat excellent, para rektor, dekan atau pengamat pertanian tergerak. Jika prihatin saja tidak muncul, bagaimana mungkin berharap akan ada langkah nyata. Program studi pertanian kini benar-benar sekarat.
Saat ini ada 82 PTN dan 2.500-an PTS yang mengasuh 14.000-an program studi. Dari jumlah itu ada 60-an PT yang mengasuh bidang pertanian. Di sebagian kecil PT ternama jumlah peminat bidang pertanian tidak surut, tetapi di sebagian besar PT studi pertanian tak lagi jadi magnet. Data Depdiknas, rentang 2005-2006 ada 40 fakultas pertanian di seluruh Indonesia tutup karena tak ada peminat.
Keterpurukan studi pertanian hanya akibat sektor pertanian dimarjinalkan. Tidak hanya dukungan pendanaan dan kelembagaan, perhatian pun mengendur. Bahkan, lebih dari dua dasawarsa dikampanyekan segera meninggalkan pertanian, melompat ke industri dengan proyek industri mercusuar, footloose, kandungan impor tinggi, dan dibiayai dari utang luar negeri.
Karena industri tak berbasiskan resource based sektor pertanian menjadi marjinal. Maka, terjadi dualisme ekonomi: sistem tradisional yang padat tenaga kerja di pedesaan dengan koefisien teknis produksi dapat berubah dan sistem modern yang padat modal di perkotaan dengan koefisien teknis produksi tetap.
Dualisme ekonomi itu menciptakan wilayah pedesaan dan perkotaan bersifat tertutup satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi dari sektor industri perkotaan tidak menetes ke wilayah pedesaan sehingga kesenjangan pendapatan antara kedua wilayah itu cenderung kian melebar.
Sektor pertanian akhirnya identik dengan gurem, udik, miskin, dan tidak menarik tenaga terdidik menekuninya. Masyarakat dan komunitas petani terancam lenyap. Kajian pedesaan selama 25 tahun (Collier dkk, 1996) menemui fakta getir: tenaga kerja muda di pedesaan amat langka, hanya tersisa pekerja tua renta dan lambat responsnya terhadap perubahan dan teknologi. Terjadilah gerontokrasi sektor pertanian. Jika studi pertanian kering peminat dan dilihat sebelah mata, kalah pamor dengan studi farmasi, teknik, komputer, manajemen dan akuntansi, itu semua hanya dampak ikutan.
Restrukturisasi
Dirjen Dikti menyodorkan solusi, studi pertanian direstrukturisasi menjadi dua. Studi agronomi, hortikultura, ilmu tanah, pemuliaan tanaman dan teknologi benih, arsitektur lanskap, hama dan penyakit tanaman masuk studi agroekoteknologi, sedangkan agribisnis, ekonomi pertanian dan sumber daya, gizi masyarakat dan sumber daya keluarga, dan komunikasi dan pengembangan masyarakat dilebur jadi studi agribisnis. Apakah ini solusi mujarab dan bukan sekadar kosmetik penarik minat?
Menurut evaluasi Dirjen Dikti, penguasaan ilmu mahasiswa S-1 pertanian terlalu spesifik, monodisiplin dan lebih berorientasi pada pendalaman ilmu. Dulu, perancang dunia pertanian berpikir sederhana. Menghadapi petani gurem dan kapasitasnya minim, pemikiran dibuat sederhana. Kini polarisasi baru dibuat antara pertanian berteknologi sederhana dan maju. Bahkan, karena desakan di luar pertanian, yang sederhana didorong maju, termasuk agroindustri. Desakan dari luar diupayakan dipenuhi kurikulum pendidikan tinggi pertanian. Sampailah pertanian yang berkaidah industrial dan bisnis.
Para dosen diberi kesempatan studi ke luar negeri. Mereka pulang membawa dimensi masing-masing untuk mengembangkan almamater. Sayang, jarang yang berpikir multidimensional. Hidroponik, aeroponik, kultur jaringan, sampai transgenik jadi bahan di kelas. Padahal, kondisi riil yang dihadapi adalah calon sarjana pertanian yang pertanian rakyatnya tetap gurem dan pendidikannya amat rendah.
Mestinya, hasil survei Subdirektorat Kurikulum dan Program Studi (2005) bisa jadi pemandu mencari jalan keluar. Survei itu menunjukkan, kompetensi minimal sarjana pertanian yang sesuai kebutuhan di lapangan pertanian adalah memiliki kompetensi umum di sektor pertanian, menguasai dan paham kearifan lokal (agar jadi pengembang wilayah), bisa memanfaatkan ICT, problem solver, punya jiwa wirausaha, memiliki pengetahuan bisnis, komunikatif dan kolaboratif, serta punya kemampuan superleader.
Jika kita berhasil merumuskan kurikulum studi pertanian, itu belum cukup tanpa perubahan cara pandang masyarakat atas sektor pertanian. Selama ada praanggapan yang salah, budaya tani harus dipermodern. Pola pikir ini memasung petani dan anak- anaknya. Dari segi pendidikan, anak-anak petani telah dididik untuk cita-cita di luar pertanian, yakni jadi salah satu faktor produksi bagi industri yang tak berbasis pertanian.
Khudori Peminat Masalah Sosial-Ekonomi Pertanian
